Komisi, Komnas dan Babak Belurnya Kepentingan Islam
Monday, January 20, 2014
0
comments
Seribu
orang boleh berpendapat menolak aksi brutal pembunuhan atas terduga teroris
yang dituding mengabaikan asas praduga tak bersalah dan melanggar HAM. Tapi
pendapat itu tak akan sekuat pernyataan seorang anggota Komnas HAM. Sejuta
orang bisa membuat semacam petisi untuk menghentikan acara tivi yang tak
berbobot dan cenderung membodohkan bangsa. Namun petisi itu tak akan sebanding
dengan keputusan KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) sebab merekalah yang berhak
menegur atau memberi sangsi atas tayangan tivi.
Sabtu-Ahad,
18-19/1/2014, kemarin bersyukur saya bisa bertemu dengan para pengelola situs
Islam, para penulis, dan pegiat di berbagai komunitas, di antaranya dari ITJ
(Indonesia Tanpa JIL). Dua hari yang berarti, meskipun saya tidak bisa full
mengikuti. Pematerinya pun cukup berkelas, di antaranya Ustadz Muidinullah
Basri dan Dr. Adian Husaini. Menurut sebagian peserta, inilah acara pertama
kali yang bisa mempertemukan para pengelola media Islam semisal, An-Najah.net,
muslimdaily, Islampos dan lainnya. Dengan berbagai keahliah yang mereka miliki,
dari menerjemahkan berita dari bahasa Arab dan Inggris ke bahasa Indonesia,
membuat video yang kemudian diupload ke youtube hingga memanfaatkan media
sosial untuk berdakwah.
Dari
sebuah sumber terpercaya, disebutkan beberapa waktu lalu para aktivis yang
berjuang lewat parlemen maupun di luar parlemen menggelar dialog. Tujuannya
agar bisa menyelaraskan langkah memanfaatkan pemilu 2014 sebagai salah satu
cara menguatkan peran umat Islam. Dalam pertemuan itu hadir juga perwakilan
dari HTI yang selama ini dikenal anti demokrasi dan sering ‘menyerang’ kaum
muslimin yang berjuang lewat parlemen. Setelah melalui dialog akhirnya ditarik
kesimpulan, masing-masing akan saling menghormati, setidaknya tidak saling
menyalahkan mereka yang berjuang lewat parlemen maupun yang berjuang di luar
parlemen.
Peran
DPR yang sering terlupakan ialah mereka punya wewenang untuk memilih para
pejabat negara maupun anggota/komisioner di berbagai komisi. Sebut saja, KPK,
Komnas HAM, KPI, Komisi Perlindungan Anak, dan banyak lagi komisi lainnya di
berbagai bidang. Maka bisa dibayangkan jika para komisioner yang terpilih di
sana tidak mencerminkan keterwakilan suara umat Islam, bisa dipastikan
kepentingan umat Islam akan terabaikan. Maka mengherankan kiranya, jika kita
tidak berusaha memilih wakil rakyat yang berkualitas terutama dari partai
berbasis Islam lantaran terpengaruh media yang memojokan partai-partai berbasis
masa Islam, namun kita menghendaki orang-orang yang duduk di berbagai komnas
dan komisi sesuai dengan kepentingan umat Islam.
Musuh-musuh
Islam tak henti-hentinya menyusun kekuatan dan siasat untuk melumpuhkan
kekuatan Islam. Lihat saja bagaimana kompaknya para waria dan kaum gay/lesbian
yang mendukung salah satu calon presiden yang menjadi anak emas media.
Sementara di antara umat Islam justru saling jegal dan mengumbar aib sesamnya.
Sekali lagi, perjuangan melalui parlemen hanya salah satu cara di antara banyak
jalan menyalakan kebangkitan Islam. Bila ada yang memilih cara lain, itu tak
masalah. Sepanjang tidak saling menyerang dan melemahkan. Agar kita
bersama-sama bisa melihat, Indonesia yang berislam, tak sekedar bersyariat.
Categories:
Catatan
0 comments:
Post a Comment