Tujuh Bank Syariah Siap Kelola 15 Triliun Dana Persyarikatan Muhammadiyah
Thursday, February 7, 2013
0
comments
Denpasar - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menunjuk
tujuh lembaga perbankan syariah untuk mengelola dana senilai Rp15 triliun yang
dihimpun sejumlah lembaga di bawah Persyarikatan Muhammadiyah.
"Selama
ini dana dan aset kami senilai Rp15 triliun itu disimpan di bank-bank
konvensional. Mulai sekarang secara bertahap akan kami tarik untuk selanjutnya
disimpan di tujuh bank syariah," kata Ketua PP Muhammadiyah Bidang
Ekonomi, Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA, di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional
Tim Sosialisasi Manajemen Kas Bidang Kesehatan dan Perguruan Tinggi
Muhammadiyah di Inna Grand Bali Beach Hotel Sanur, Denpasar, Ahad (27/1/2013).
Ia
menyebutkan ketujuh lembaga perbankan yang menerapkan sistem bagi hasil itu
adalah Bank Muamalat Indonesia, BRI Syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah,
Bukopin Syariah, Danamon Syariah, dan BTN Syariah.
Selama
disimpan di bank konvensional, jelas dia, pengurus Muhammadiyah tidak merasa
diuntungkan karena bunga dari simpanan hanya sebesar enam persen, sedangkan
lembaga di bawah Muhammadiyah yang mengajukan pinjaman ke bank-bank tersebut
dibebani bunga 18 persen.
"Pengalihan
dana ini sebagai bagian upaya kami untuk menjadikan kader Muhammadiyah sebagai
salah satu kekuatan ekonomi nasional," kata Menteri Pendidikan Nasional
periode 2004-2009 itu.
Ia
juga membuka kesempatan kepada perbankan syariah swasta dan asing yang
beroperasi di Indonesia untuk mengelola dana Muhammadiyah. "Tapi, tentu
saja ada persyaratan yang harus mereka penuhi dulu," katanya tanpa
menjelaskan persyaratan tersebut.
Melalui
rapat koordinasi yang diikuti 200 pimpinan rumah sakit dan perguruan tinggi
Muhammadiyah di wilayah Indonesia timur di Grand Bali Beach Sanur itu, dia
mengajak kader Muhammadiyah kembali berorientasi pada manajemen keuangan yang mumpuni.
"Sebagai
organisasi dakwah, Muhammadiyah harus bangkit sebagai kekuatan ekonomi nasional
dengan menerapkan pola manajemen keuangan yang handal," kata Bambang.
Bambang
menuturkan bahwa berdirinya Muhammadiyah pada 1912 dipelopori oleh para pengusaha
pribumi. KH Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dari keluarga pengusaha batik
di Yogyakarta. Namun pada perkembangannya kader-kader Muhammadiyah di daerah
sudah mulai meninggalkan dunia usaha.
"Begitu
kader Muhammadiyah jadi PNS, maka otaknya terstruktur jadi birokrat, guru, dan
dosen. Lihat saja, berapa banyak guru dan dosen dari Muhammadiyah, sedangkan
semangat berwirausaha ditinggalkan," tutupnya.
Rapat
Kordinasi Tiga Regional
Rapat
Koordinasi Nasional Tim Sosialisasi Manajemen Kas Bidang Kesehatan dan
Perguruan Tinggi Muhammadiyah digelar tiga regional. Regional pertama
dilaksanakan di Medan, Sumatera Utara, (19-20/1). Regional Dua, di Denpasar,
Bali (26-27/1), dan Regional Tiga di Jakarta (2-3/2).
Rapat
kordinasi Nasional Tim Sosialisasi Manajemen Kas Bidang Kesehatan dan Perguruan
Tinggi Muhammadiyah ini merupakan
program PP Muhammadiyah bidang Ekonomi dan Kewirausahaan.
Sumber: http://www.muhammadiyah.or.id
Categories:
Kabar,
Organisasi
0 comments:
Post a Comment