Mengapa Boikot Israel?
Wednesday, February 13, 2013
0
comments
Lisa
Taraki, sosiolog di Universitas Birzeit di wilayah pendudukan di Tepi Barat,
adalah salah satu penggagas kampanye Palestinian Campaign for the Academic and
Cultural Boycott of Israel (PACBI). Ia menjelaskan mengapa harus ada gerakan
boikot Israel yang mendunia dan upaya Israel mengkriminalkan warganya yang
mendukung gerakan boikot.
Berikut
petikan pernyataan Lisa Taraki dalam wawancara dengan Mark LeVine, profesor
sejarah Timur Tengah di Universitas California, Irvine dan penulis buku
"Heavy Metal Islam: Rock, Resistance, and the Struggle for the Soul of
Islam" dan sebentar lagi akan menerbitkan buku "An Impossible Peace:
Israel/Palestine Since 1989."
Mark
LeVine (ML): Apa sebenarnya gerakan "Boycott, Divestment and
Sanctions" (BDS) dan apa hubungannya dengan gerakan boikot kebudayaan dan
akademis Israel? Bagaimana kedua gerakan ini mengembangkan diri dalam beberapa
tahun belakangan ini, terutama dalam metode dan tujuannya?
Lisa
Taraki (LT): Gerakan BDS bisa disimpulkan sebagai perjuangan untuk melawan
kolonisasi, penjajajahan dan apartheid yang dilakukan Israel di Palestina. BDS
merupakan strategi perjuangan berbasis hak, hak yang harus dikejar sampai
Israel memenuhi kewajibannya mengakui hak rakyat Palestina untuk menentulan
nasib sendiri dan sampai Israel memenuhi tuntutan dunia internasional.
Dalam
kerangka ini, gerakan boikot kebudayaan dan akademis Israel mengukuhkan diri
selama tujuh tahun sejak peluncuran Palestinian Campaign for the Academic and
Cultural Boycott of Israel (PACBI) pada tahun 2004. Tujuan dari seruan boikot
kebudayaan dan akademis Israel, seperti juga tujuan dari Palestinian Civil
Society Call for Boycott, Divestment and Sanctions yang diluncurkan tahun 2005
tetap konsisten, yaitu untuk menghentikan kolonisasi di wilayah Palestina yang
dikuasai Israel sejak tahun 1967, memastikn persamaan hak secara penuh bagi
warga Palestina di Israel, menghentikan sistim diskriminasi rasial dan
merealisasikan hak pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah air mereka
seperti yang termaktub dalam Resolusi PBB nomor 194.
Logika
gerakan BDS juga masih konsisten. Dasar logika BDS adalah melakukan tekanan,
bukan diplomasi, persuasi atau dialog. Strategi diplomasi untuk mencapai
hak-hak asasi manusia terbukti sia-sia karena Israel menikmati proteksi dan
imunitas hegemoni kekuatan-kekuatan dunia.
Logika
kedua berupa persuasi juga menunjukkan kebangkrutannya karena tidak ada
"pendidikan" buat orang-orang Israel tentang mengerikannya penjajahan
dan bentuk penindasan lainnya justru makin meningkat. Dialog antara Palestina
dan Israel yang masih populer di kalangan orang-orang Israel yang liberal,
organisasi-organisasi Barat serta pemerintah negara yang mendanai kegiatan
mereka, juga terbukti gagal dengan menyedihkan. Dialog seringkali dibingkai
dengan istilah "dua sisi cerita", dalam arti bahwa masing-masing
pihak harus memahami rasa sakit, kepedihan dan penderitaan pihak yang lain, dan
harus menerima perkataan pihak lain.
Situasi
ini menampakkan seolah-olah "dua belah pihal" sama-sama bersalah, dan
sengaja menghindar untuk mengakui dasar hubungan antara penjajah dan yang
terjajah. Dialog yang dilakukan bukan untuk mempromosikan perubahan, tapi lebih
untuk memperkuat status quo, dan faktanya hal itu hanya untuk keperntingan
pihak Israel. Israel merasa bahwa mereka sudah melakukan sesuatu, padahal
tidak. Logika BDS adalah logika untuk melakukan tekanan, dan tekanan itu
semakin hari semakin kuat.
ML:
Belum lama ini, Israel mengesahkan apa yang disebut "Undang-Undang
Anti-Boikot". Orang Israel yang mendukung boikot, meski terbatas pada produk-produk
dari pemukiman Yahudi, akan dikenakan pinalti dan pemerintah bisa melakukan
gugatan hukum untuk menghentikan aksi boikot tersebut. Apa komentar Anda
tentang hal ini, terutama terhadap kritik media massa Israel yang menyebut
undang-undang itu bertentangan dengan demokrasi dan cenderung fasis?
LT:
Gerakan BDS untuk mendukung Palestina didorong oleh diadopsinya logika BDS,
khususnya boikot, oleh sebagian kelompok kiri Israel, dan merasa bahwa argumen
untuk melakukan "tekanan" bukan persuasi, adalah benar dan cara
terbaik untuk membuat Israel menyadari bahwa sistem penjajahan, apartheid dan
kolonialisme harus diakhiri. Dalam hal ini, Saya harus memberikan catatan bahwa
setidaknya ada dua aspek yang sangat mengganggu terkait aktivitas seputar pengesahan
undang-undang antiboikot;
Yang
pertama; Kelompok kiri dan kelompok liberal Israel mendukung boikot terhadap
institusi dan produk-produk dari koloni-koloni Israel di Tepi Barat saja.
Boikot ini lalu bersikap diam atas keterlibatan institusi mainstream di
Israel–dan tentu saja banyak industri, seperti industri persenjataan yang
memang ingin mempertahankan dan melegalkan struktur penindasan.
Yang
kedua, boikot sering diistilahkan untuk "menyelamatkan demokrasi
Israel." Yang menjadi pusat wacana ini adalah Israel, dan bukan hak-hak
rakyat Palestina yang sudah ditetapkan oleh hukum internasional. Wacana ini
juga tidak menegaskan bahwa Israel akan memenuhi tuntutan rakyat Palestina. Ada
satu pengecualian, yaitu kelompok "Boycott from Within" di Israel
yang secara eksplisit mengakui BDS di Palestina dan menjadi referensi atas
agenda-agenda kegiatannya, antara lain menyerukan para artis dan musisi untuk
tidak menggelar pertunjukkan di Israel mendukung embargo terhadap Israel,
memberikan advokasi bagi kampanye BDS dan semua kegiatan boikot dengan target
institusi-institusi Israel. Kelompok lainnya di Israel seperti Coalition of
Women for Peace, ICAHD, juga mengadopsi secara terbuka gerakan BDS di
Palestina.
ML:
Apa kesan Anda tentang peristiwa terakhir yang menimpa rombongan Gaza Flotilla?
Sejumlah komentator mengatakan bahwa Israel sukses menerapkan strategi
"nonkekerasa" denga menekan dan memerintahkan negara untuk mencegat
rombongan Armada Kebebasan agar tidak samapi ke Gaza, dan itu merupakan kekalahan
bagi kelompok perlawanan yang tidak menggunakan cara-cara kekerasan.
LT:
Saya tidak setuju dengan penilaian itu. Saya kira tujuan utama Freedom Flotilla
untuk menyoroti, melawan dan memprotes blokade Israel di Jalur Gaza sudah
terealisasi, meskipun rezim Israel melakukan tekanan yang eksrim terhadap
sejumlah negara agar mau menghentikan rombongan itu. Yang justru terpublikasi
adalah sikap Israel yang memalukan.
ML:
Nampaknya makin banyak orang-orang Yahudi diaspora dan di Israel yang mendukung
BDS. Menurut Anda apa yang membuatnya demikian? Apakah Anda melihat peribahan
dari sisi Israel dalam menyikapi aksi protes maupun gerakan non-kekerasan?
LT:
Komentar saya terkait boikot Israel untuk koloni-koloninya di Tepi Barat, juga
relevan dengan pertanyaan ini. Saya kira sebagian besar masyarakat Israel tidak
terlalu yakin BDS merupaka strategi efektif untuk melakukan perubahan radikal
dari kondisi status quo. Ini karena masyarakat Israel sendiri tidak punya
insentif untuk mengubah status quo itu. Hanya tekanan, dalam berbagai tindakan
yang dilakukan BDS yang bisa menggerakan lembaga-lembaga politik di Israel.
ML:
Bisakah Anda menjelaskan lebih rinci apa yang dimaksud dengan pernyataan para
inisiator BDS tentang institusi, artis dan akademisi yang menjadi "Brand
Israel"?
LT:
"Brand Israel" adalah kampanye internasional yang diluncurkan pada
tahun 2005 oleh sejumlah lembaga pemerintahan Israel dan organisasi-organisasi
internasional pro-Israel, utamanya di AS. Ide utama dari kampanye ini adalah
untuk menggambarkan dan mempromosikan Israel sebagai negara yang normal untuk
tempat wisata, tempat berkumpulnya anak-anak muda, tempat menikmati seni
budaya, olah raga dan hal lainnya yang ingin menampilkan citra Israel sebagai
negara "beradab". Kedutaan besar, kantor konsulat Israel, serta
organisasi Yahudi serta zionis berperang besar dalam kampanye ini.
ML:
Apakah ada pelajaran yang bisa diambil dari apa yang diistilah Musim Semi di
Arab (gerakan revolusi di berbagai negara Arab) atau dari mobilisasi massa
secara global menentang penindasan dalam setahun atau dua tahun belakangan ini,
yang bisa membantu gerakan BDS dan perjuangan rakyat Palestin agar lebih
meluas?
LT:
Spirit revolusioner yang menyala di Arab, tidak diragukan akan menjadikan isu
Palestina menjadi isu yang lebih mendesak dibandingkan sebelumnya, baik di
negara-negara yang baru memulai transformasi revolusioner dan di negara-negara
yang masih memperjuangkan demokrasi dan kebebasannya. Begitu mereka bebas dan
menggelar pemilu untuk membentukan parlemen baru, seperti yang terjadi di Mesir
dan Tunisia dan negara-negara Arab lainnya, parlemen baru itu akan lebih
sensitif karena akan diawasi rakyat.
Palestina
sejak lama menjadi isu negara-negara Arab, dan itu termasuk penolakan yang
makin meluas terhadap tindakan-tindakan Israel yang destruktif di kawasan.
Kekuatan kontrarevolusi mungkin berusaha meredam sentimen perlawanan, oleh
sebab itu perjuangan masih akan terus ada berlanjut. Tapi kebijakan
negara-negara Arab tidak akan sama pada saat ini, karena semangat revolusioner
sudah begitu melekat dalam imajinasi bangsa Arab. (kw/aljz)
Sumber: eramuslim.com
Categories:
Risalah
0 comments:
Post a Comment