10 Alasan APEC Harus Ditolak
Thursday, October 10, 2013
0
comments
Oleh
: Kang Udo*
Seperti
yang telah kita ketahui, agenda KTT APEC tahun 2013 diselenggarakan di Bali
dari 1-8 Oktober, dengan mengusung tema “Resilient Asia Pacific, Engine of
Global Growth (Asia Pasifik yang Tangguh sebagai Mesin Pertumbuhan Global)”
dengan tiga agenda prioritas: Pertama,
attaining the Bogor Goals yaitu perluasan perdagangan dan investasi, serta
reformasi struktural. Kedua, sustainable Growth with Equity, dengan fokus pada
daya saing global UKM, inklusi finansial, ketahanan pangan dan kesehatan.
Ketiga, promoting connectivity dengan fokus pada isu konektifitas fisik
termasuk pengembangan dan investasi infrastruktur dan konektifitas kelautan,
konektifitas institusional dan konektifitas antar orang. Dengan Inti dari misi
APEC yang akan dicapai adalah mengarah pada
mewujudkan secara penuh liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan
investasi di kawasan Asia Pasifik.
Sampai
disini kita bertanya, benarkah APEC dengan agenda yang dibawanya benar-benar
bertujuan untuk menumbuhkan Ekonomi dalam negeri dalam arti yang sebenarnya,
yakni meningkatnya taraf hidup rakyat dan melindungi pelaku usaha dalam
negeri (Indonesia)? atau malah
menempatkan posisi Indonesia pada posisi rawan dimana yang dimaksud adalah
rawan dimanfaatkan dan dieksploitasi ? Mari kita lihat, fakta dan kenyataan
riil ternyata sungguh berbeda, yang pasti keterlibatan Indonesia dalam kancah
APEC bukan untung tapi malah buntung.
Ada
Sepuluh Alasan mengapa APEC harus ditolak :
1)
Diselenggarakannya APEC semakin mengokohkan cengkraman ideology Kapitalisme dimana APEC merupakan
forum para pebisnis/konglomerat dengan memanfaatkan dukungan Negara. Sebanyak
1200 orang CEO perusahaan internasional mensponsori dan bertemu dalam APEC
Bali, meminta dukungan dari negara untuk memperluas ekspansi bisnis mereka,
namun mendesak negara untuk mencabut subsidi dan menghilangkan perlindungan
bagi rakyatnya.
2)
APEC adalah jalan bagi dominasi Negara Imperialis terhadap negera berkembang.
Melalui APEC disepakati persaingan bebas antara kekuatan ekonomi yang tidak
berimbang. Akibatnya APEC menjadi jalan bagi penghisapan negara imperialis
terhadap negara berkembang.
3) APEC disponsori lembaga keuangan
internasional yakni Internasional Monetary Fund (IMF), Bank Dunia (WB), Asian
Development Bank (ADB). Melalui APEC lembaga keuangan internasional tersebut
menjerat negara-negara miskin dengan utang. Dengan demikian Negara yang
terjerat akan mudah dikendalikan kebijakannya baik dari segi ekonomi maupun
politik.
4)
APEC membawa agenda perdagangan bebas yakni penghapusan bea masuk, penghapusan
perlindungan ekonomi domestik lainnya seperti kuota dan subsidi. Akibatnya
negara-negara miskin menjadi sasaran impor pangan, produk pertanian, impor
minyak dan produk industri negara-negara maju. Negara miskin dihisap dan
dijerat dalam ketergantungan yang akut.
5)
APEC membawa agenda liberalisasi investasi, mendorong negara untuk membuka
semua sektor bagi modal asing untuk menguasai perusahaan di sebuah negara
secara mayoritas. Melalui APEC perusahaan multinasional akan semakin leluasa menguasai
sumber strategis seperti Sumber Daya Alam, barang publik, penguasaan
infrastuktur melalui Public Private Partnership (PPP). Suatu strategi
penguasaan infrastruktur dan hal yang berkenaan dengan hajat hidup orang banyak
oleh pihak swasta asing dan rakyat dipaksa membayar sangat mahal.
6)
APEC membawa hidden agenda bagi Amerika terhadap Indonesia yakni perpanjangan
kontrak PT Freeport selama 40 tahun kedepan. Jelas bila agenda ini mulus maka
akan memperpanjang penderitaan rakyat khususnya rakyat Papua, sekaligus
menegaskan penjajahan Amerika terhadap Indonesia.
7)
Ketergantungan Indonesia terhadap pangan impor semakin besar, ini
disebabkan diwajibkannya Liberalisasi
Perdagangan yang mengharuskan tarif impor berbagai komoditas diturunkan bahkan
di nol kan,konsekuensinya produk impor masuk dengan deras membanjiri pasar
dalam negeri. Sementara disisi lain subsidi kepada Petani lokal harus dikurangi
atau dicabut, efeknya hasil produk petani lokal tidak bisa bersaing dengan
produk impor yang lebih murah. Tidak heran bila Indonesia akan sulit mencapai
swasembada pangan dan rentan terjadi krisis seperti kasus krisis kedelai
beberapa waktu lalu. Para Petani pun dalam 10 tahun terakhir banyak yang
berhenti bertani, tercatat sampai tahun 2013 sebanyak 5,04 juta petani
memutuskan beralih profesi karena sektor pertanian sudah dirasa tidak
menjanjikan.
8)
Mengancam kelangsungan Usaha kecil menengah akibat persaingan usaha yang tidak
berimbang, ini berimplikasi semakin sempitnya lapangan kerja karena perusahaan
lokal banyak yang gulung tikar dan tutup akibat tidak kuat menghadapi
persaingan usaha. Menurut data BPS Jumlah Perusahaan Dalam Negeri Indonesia
yang mengalami kebangkrutan dan tutup dari tahun 2006-2010
diantaranya 1.036 jumlah perusahaan
makanan dan minuman; 308 perusahaan tembakau; 224 perusahaan tekstil; 545
perusahaan kayu, barang dari kayu dan anyaman; 434 perusahaan Penerbitan,
Percetakan dan Reproduksi; 1.288 perusahaan pakaian jadi bangkrut dan tutup. Dan secara total dalam data
tersebut ada sebanyak 6.123 bermacam perusahaan telah bangkrut dan tutup.
Lenyapnya 6.123 perusahaan, termasuk di antaranya perusahaan padat karya
seperti tembakau, makanan dan minuman, tekstil, pakaian jadi, dsb, tentu
mengakibatkan puluhan atau ratusan ribu bahkan jutaan orang kehilangan
pekerjaan, dan berikutnya keluarga mereka jutaan bahkan puluhan juta orang juga
mengalami kesulitan hidup.
9)APEC
mewajibkan Liberalisasi investasi dimana pintu investasi asing dibuka
selebar-lebarnya, kepemilikan asing atas usaha di dalam negeri dan bidang usaha
untuk investasi asing tidak boleh dibatasi. Dan pemerintah terbukti
mengeluarkan Perpres 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup
Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal,
hampir seluruh sektor ekonomi seperti pertanian, pertambangan, migas, keuangan
dan perbankkan boleh dikuasai oleh modal asing secara mayoritas bahkan hingga
95 %. Akibatnya banyak sektor perekonomian di Negara ini dikuasai Asing. Bahkan
banyak perusahaan dalam negeri akhirnya dikuasai asing.
Sebagian
besar kebutuhan hidup di negeri ini dikuasai asing. Mulai air minum dalam
kemasan dari Pure Life Nestle perusahaan Swiss dan Aqua yang dikuasai Danone
Perancis; kecap Cap Bango dan Teh Sariwangi dimiliki Unilever Inggris; Susu SGM
milik Sari Husada 82% sahamnya dikuasai Numico Belanda; sabun Lux, Pepsodent
dan aneka shampo dikuasai Unilever, Inggris. Beras impor dari Thailand dan
Vietnam, gula impor dari Meksiko dan India. Motor/mobil dari perusahaan Jepang,
Cina, India, Eropa atau Amerika. Segala macam peralatan elektronik, komputer,
ponsel buatan perusahaan Jepang, Korea, atau Cina. Operator telepon mayoritas
dikuasai asing baik Indosat, XL, Telkomsel. Belanja? Carrefour punya Perancis,
Alfamart 75% sahamnya punya Carrefour; Giant dan Hero dikuasai Dairy Farm
International, Circle K dari Amerika dan Lotte dari Korsel. Beberapa Bank (BCA,
Danamon, BII, dan Bank Niaga) sudah milik asing meski namanya masih Indonesia.
Pabrik Semen: Tiga Roda Indocement milik Heidelberg, Jerman (61,70%), Semen
Gresik milik Cemex Meksiko dan Semen Cibinong milik Holcim (Swiss). (bulletin
Al-Islam :674)
10)
Melihat fakta dan agenda yang sebenarnya tentang APEC, sudah sewajibnya kita
menolak dan alasan syar’i inilah alasan utama kita menolak, Allah Subhanahu
waTaála berfirman :
“Dan
Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk
menguasai orang-orang yang beriman..” (TQS an-Nisa’ [4]: 141)
Bukti
nyata adanya jalan penguasaan asing atas kaum muslimin adalah diwajibkannya
negeri Muslim menerapkan kebijakan liberalisasi ekonomi, perdagangan dan
investasi yang diusung langsung oleh forum APEC. Semua anggotanya harus
mengikuti dan memenuhi semua yang digariskan dalam forum APEC yang tentu lebih
ditentukan oleh negara maju. Maka secara langsung APEC adalah jalan penguasaan
asing atas negeri ini khususnya di bidang ekonomi.
Wallahu’alam
Karyawan Swasta – Tinggal di Garut, Jawa
Barat
Sumber: eramuslim.com
Categories:
Risalah
0 comments:
Post a Comment