Memuhammadiyahkan Amal Usaha
Tuesday, February 26, 2013
0
comments
Dua senin, saya tidak bisa menyempatkan diri
membuat catatan. Karena fokus membuat tulisan dalam bidang pendidikan. Kisah memilukan
terus saja mendera, para kader potensial Muhammadiyah yang terpaksa kecewa karena
mereka tidak bisa bekerja di amal usaha Muhammadiyah karena kalah bersaing
disebabkan faktor ‘rekomendasi’.
Bukan sekali saja cerita itu datang. Pernah satu
kader melamar di sekolah Muhammadiyah, sang kepala sekolah mengatakan formasi
yang dimaksud tidak ada. Anehnya tidak selang berapa lama, salah satu kerabat
sang kepala sekolah yang tidak aktif di Muhammadiyah masuk dengan sukses di
sekolah itu. Saya tak bisa membayangkan betapa kecewa sang kader ketika
mengetahui itu.
Pernah pula, seorang yang tidak aktif dalam
Muhammadiyah datang ke pengurus ranting meminta pembuatan kartu Muhammadiyah. Dia
berjanji setelah diterima kerja di amal usaha akan aktif di Muhammadiyah. Di kemudian
hari, nyatanya setelah dia bekerja di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ia
tak pernah datang meskipun sering diundang di ranting.
Cerita hampir sama banyak terjadi di amal
usaha lainnya, Sekolah, PKU, Universitas, Percetakan, Klinik dan lainnya. Kemudian
para pengurus teras Muhammadiyah (yang sebagian juga menikmati hasil dari amal
usaha) memberikan pendapatnya. Bermuhammadiyah harus ikhlas, tidak bertujuan
bekerja di Muhammadiyah. Kalau saya pikir, kalau ada kader yang lebih layak
bekerja di AUM kenapa diberikan kepada mereka yang bahkan tidak peduli dengan
Muhammadiyah? Hmmm....
Sudah saatnya amal usaha Muhammadiyah kembali
direbut kembali oleh para kader Muhammadiyah. Jangan biarkan AUM hanya
dijadikan sapi perah untuk orang-orang yang hanya memanfaatkan Muhammadiyah
sebagai sumber meraih harta dengan melupakan Muhammadiyah. Saya percaya masih
banyak kader yang layak untuk duduk di AUM menjadikan para kader karbitan
tersebut.
Memuhammadiyahkan AUM bisa ditempuh dengan
beberapa langkah:
Pertama, mengembalikan posisi Muhammadiyah
yang berada di atas AUM. Kendali AUM harus terus dikontrol, karena ada kesan
selama ini para pimpinan AUM menjadi kebal nasehat dan sebaliknya pengurus
Muhammadiyah terlihat kehilangan wibawanya.
Kedua, memastikan pola rekruitmen pegawai di
AUM punya standar yang sama atau minimal memiliki acuan yang jelas. Karena selama
ini penerimaan pegawai kadang tidak dikonsultasikan dengan Muhammadiyah,
melainkan hak para pengurus AUM.
Ketiga, selektif dalam menerbitkan kartu
tanda anggota Muhammadiyah. Selama ini menurut pengamatan saya, banyak orang
yang mencari kartu anggota hanya karena untuk syarat mencari pekerjaan di AUM. Sayangnya
para pengurus ranting dan cabang, juga tidak selektif. Mudah memberikan
rekomendasi kepada mereka yang tidak aktif di Muhammadiyah. Saya pikir jika ada
aturan tertulis yang jelas,misal minimal mereka aktif sekian tahun atau menjadi
pengurus, untuk mendapat kartu anggota. Mereka akan merasa risih jika tak
memenuhi syarat itu.
Keempat, pembinaan yang intensif kepada
mereka yang sudah terlanjur bekerja di AUM, selain membuat pakta integritas
(mumpung lagi ‘in’). Tentang Muhammadiyah, dengan berbagai aspeknya. Jika ternyata
dengan langkah itu tidak mempan, beri opsi agar mereka berhenti dari AUM. Masih
banyak kader yang siap mengganti.
Demikian di antara pemikiran saya, tentu saja
semua itu pengamatan saya di tingkat ranting. Karena memang saya hanyalah
bagian dari ranting dan cabang. Mungkin para pejabat teras di tingkat yang
lebih tinggi memiliki kebijakan yang lebih baik. Agar Muhammadiyah tidak
menjadi brand untuk diwaralabakan. Semoga.
*)
Penulis adalah pengurus Muhammadiyah Ranting Sedangagung bidang Kader



0 comments:
Post a Comment